Author Topic: DJP Masih Belum Mampu Mengenakan Pajak untuk Transaksi Online  (Read 1850 times)

Offline Chicka

  • Follower of Songs
  • ****
  • Posts: 473
  • Cookie: 45
DJP Masih Belum Mampu Mengenakan Pajak untuk Transaksi Online
« on: November 01, 2012, 07:27:11 AM »
sekali2 iseng share berita ah
:laugh:


Diretur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany mengaku aturan pajak untuk pedagang online masih terkendala akses untuk masuk mengatur transaksi yang saat ini makin banyak diminati masyarakat Indonesia ini.

"Kan kita tidak punya akses, kita juga tidak tau siapa yang transaksi kan, jadi kita lagi lihat bagaimana majakinnya," ujar Fuad kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Potensi transaksi, lanjut Fuad, memang sudah sangat besar, namun belum akan mencapai nilai triliunan. Jadi menurutnya masih ada kesempatan untuk merancang aturannya.

"Sampai triliunan-triliunan gitu belum tapi terus tumbuh sih, kita cuma lihat bagaimana apakah itu harus yang mustinya dipajaki," jelasnya.

Fuad menambahkan, pihaknya akan mulai mengkaji dengan mempelajari aturan di beberapa negara yang sudah menerapkan. "Kita lagi mempelajari dari negara lain bagaimana penerapann yaitu transaksi yang besar karenanya legal framework-nya harus kita siapkan selama ini belum ada pajaknya, tapi nilai transaksinya terus memperbesar," tutupnya.

****

Jual-beli via online akan kena pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang memikirkan cara untuk mengenakan pajak bagi pelaku transaksi online. Seperti yang diketahui, saat ini transaksi di dunia maya tersebut semakin banyak diminati.

"Jadi kita lagi lihat bagaimana majakinnya," ujar Dirjen Pajak Fuad Rahmany kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/10/2012).

Fuad mengaku masih merancang aturan tersebut. Pihaknya akan mulai mengkaji dengan mempelajari aturan di beberapa negara yang sudah menerapkan.

"Kita lagi mempelajari dari negara lain bagaimana penerapann yaitu transaksi yang besar karenanya legal frameworknya harus kita siapkan selama ini belum ada pajaknya, tapi nilai transaksinya terus memperbesar," papar Fuad.

Menurutnya, perdagangan ini akan dibiarkan terus berkembang sampai aturan pajaknya rampung. "Biarin saja berkembang dulu sekalian aturannya kita benahi dan kita pelajari," pungkasnya.

****

PAJAK JUAL BELI ONLINE: Penerapan Masih Dikaji

Pemerintah masih mengkaji penerapan pajak atas transaksi penjualan barang melalui internet.
 
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan potensi penerimaan pajak dari transaksi perdagangan internet sangat besar.
 
“Potensinya besar, belum sampai triliunan tapi terus tumbuh. Nilai transaksinya terus membesar,” katanya, Selasa (30/10).
 
Dia mengungkapkan Ditjen Pajak masih membenahi sistem administrasi perpajakan di Indonesia dan mempelajari penerapan pajak serupa di negara lain.
 
Fuad menjelaskan fiskus di Tanah AIr butuh mempelajari cara melacak pelaku transaksi perdagangan online dan cara paling efektif memajaki transaksi-transaksi tersebut.
 
Sampai saat ini pemerintah masih lebih mengandalkan penerimaan pajak dari penghasilan (PPh) dibandingkan pajak atas transaksi perdagangan (pajak pertambahan nilai/PPN), meskipun penerimaan PPN tahun ini tumbuh lebih pesat dari PPh.
 
Realisasi penerimaan PPN dalam negeri 2012 per 15 Oktober tumbuh 33,58% dibandingkan periode yang sama 2011 dari Rp97,11 triliun menjadi Rp127,72 triliun.
 
Adapun penerimaan PPh non migas per 15 Oktober hanya tumbuh 9,5% dari Rp279,33 triliun pada 2011 menjadi Rp305,86 triliun pada 2012.
 
Namun, porsi penerimaan pemerintah dari PPh masih mendominasi target penerimaan pajak tahun ini.
 
Pemerintah menargetkan penerimaan PPh non Migas sepanjang 2012 sebesar Rp445,73 triliun, sedangkan target penerimaan PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPn BM) sebesar Rp336,07 triliun.
 
Sementara itu, Fuad menjelaskan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan minyak dan gas bumi pada tahun ini terhambat oleh permasalahan administrasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
 
Dia menegaskan setoran PBB Migas dari para Kontraktor Kontra Kerja Sama berjalan lancar namun belum bisa dicatat sebagai penerimaan negara karena hambatan administrasi tersebut.

“Masalah transfer saja, karena verifikasi belum selesai. Tapi semua akan masuk, uangnya tidak akan hilang. Ini masalah keterlambatan pembukuan saja,” kata Fuad.
 
Realisasi penerimaan PPB Migas per 15 Oktober 2012 baru 0,86% dari target penerimaan tahun ini yaitu Rp187,35 miliar dari target Rp21,73 triliun.
 
Capaian yang rendah tersebut menahan realisasi total PPB pemerintah menjadi hanya Rp7,54 triliun per 15 Oktober dari target Rp29,69 triliun pada APBN-P 2012.

Sumber: Sindo dan Bisnis Indonesia

Offline Helsing

  • Follower of Words
  • **
  • Posts: 153
  • Cookie: 45
  • Black to White :: image by Luke Chueh
Re: DJP Masih Belum Mampu Mengenakan Pajak untuk Transaksi Online
« Reply #1 on: November 16, 2012, 07:43:07 AM »
di bhin*ka setiap barang yg dibeli udah termasuk pajak kok
somebody's changing and I don't know why
somebody's changing and I don't feel the same
somebody's changing and I don't feel right